CIBINONG-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, terus berusaha agar warganya yang kurang mampu semua kebagian bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat.
Bupati Bogor, Ade Yasin terang-terangan meminta Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara menambah alokasi bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19.
Ini dilakukan lantaran masih banyak warga Kabupaten Bogor yang belum kebagian. Ade Yasin pun minta tambahan bansos sekitar 171 ribu lagi kepada Kementerian Sosial (Kemensos).
Hal itu dikatakan Ade saat meresmikan hunian sementara korban longsor dan banjir bandang di Kampung Nyomplong, Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Senin (6/7/2020).
Tambahan kuota yang dimaksud Ade yakni baik program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non-DTKS. Kata dia, masih banyak calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum tersentuh bantuan pemerintah pusat maupun daerah.
“Masih ada sekitar 54 ribu keluarga calon KPM yang membutuhkan bantuan sosial, melalui program DTKS. Sementara non-DTKS masih ada sekitar 117 ribu lagi. Saya minta langsung ke Pak Menteri supaya kuota ditambah,” kata Ade.
Saat ini, kata Ade, KPM dari program DTKS lebih dari 8.600 dan 200 ribu lebih KPM mendapat bansos dari non-DTKS. “Mungkin ini terlihat banyak. Tapi dibanding jumlah penduduk yang sudah 5,8 juta jiwa, jumlah bantuan yang diterima masih sangat sedikit,” kata dia.
Juliari P Barubara sendiri langsung merespon dengan berencana meningkatkan kuota bansos bagi Kabupaten Bogor pada 2021. “Kalau anggaran memungkinkan, kami akan tambah kuota bansos untuk DTKS seperti bantuan pangan non tunai, PKH dan lainnya,” kata dia.
Dia menilai permintaan Ade Yasin terbilang wajar, dengan melihat besarnya jumlah penduduk dibanding daerah lain di Indonesia, yang ratai-rata tidak lebih dari 3 juta jiwa.(cek/pojokbogor)
