Tak terkecuali, penggantian terhadap beras berkualitas buruk yang sudah telanjur sampai di 28 kecamatan lainnya.
“Kenapa malah dia (Bulog) yang lebih sakti daripada kita? Kita yang punya duit (untuk beli berasnya),” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh menjelaskan, pihaknya terus melakukan evaluasi agar kualitas beras Bansos yang disalurkan khususnya di Kabupaten Bogor tetap terjaga.
Selain memaksimalkan kualitas beras lokal dari petani sekitar Bogor, Sukabumi dan Cianjur, Bulog juga menyalurkan beras ex impor untuk memberikan kualitas beras terbaik bagi masyarakat penerima di Kabupaten Bogor.
“Kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang bertugas untuk koordinasi dengan Tim Pemkab Bogor (Bupati Bogor, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, DPRD Bogor) dan memastikan agar proses penyaluran Bansos berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan standar kualitas beras yang diamanatkan kepada Perum BULOG,” paparnya.
Ia menegaskan, upaya mendiskreditkan kualitas maupun kemasan Bulog yang tidak didasarkan bukti-bukti yang kuat akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan.
“Hal ini yang harus dipahami masyarakat dan para pihak perbedaan beras kualitas medium dan Premium sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan,” pungkasnya. (mam)
