Saat ini, bus wisata Uncal masih bergantung pada subsidi dari Dishub Kota Bogor sebesar Rp700 juta per tahunnya. Selain mengurangi beban, PDJT diharapkan dapat mengambil keuntungan dari bus Uncal.
“Kita ingin menghibahkan bus Uncal agar dikelola PDJT. Kan bisa memberikan income juga akhirnya, biar bisa seperti Bandros (Bandung Tour On Bus). Bisa untuk tambah-tambah operasional PDJT,” kata Dedie.
PDJT merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola sekaligus operator Bus Trans Pakuan dari hasil konversi 3:1 dengan angkot.
Namun, saat ini Pemkot Bogor tidak memberikan subsidi operasional kepada PDJT, karena proses pengajuan anggarannya ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.
Dedie menjelaskan, banyak aset PDJT seperti bus yang tak terpakai dan membebani biaya operasional. Karena itu, dia meminta aset tersebut dapat dihapus secepatnya.
“Itu dipercepat prosesnya, saat ini sudah ada tim appraisal untuk menilai. Setelah itu, baru dilakukan penjualan aset yang tak produktif,” kata Dedie.
