“Kami mensinyalir adanya upaya untuk mengganti posisi Bulog sebagai distributor beras bansos di Kabupaten Bogor. Namun, kami sekali lagi tidak mempermasalahkan itu. Jangan menjelek-jelekkan Bulog. Karena kami tidak akan tinggal diam jika ada unsur yang tidak sehat dan akan menggunakan jalur hukum,” ancam Buwas.
Sementara itu, pemkab Bogor telah mengisyaratkan bakal mengalihkan penyaluran beras bansos ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pihaknya sekaligus ingin memberdayakan peran beras-beras lokal untuk masyarakat. Tentu saja, pihak BUMD yang digandeng wajib menjamin penyaluran beras tanpa polemik lagi.
“Kita sudah persiapkan untuk tahap kedua (bansos). Insya Allah kita ingin lebih lancar, lebih cepat, dan kualitasnya juga lebih baik. Saya minta kualitasnya lebih bagus dari kemarin. Tidak boleh lagi ada temuan beras raskin atau beras yang berkutu dan berdebu. Kita minta beras yang bagus,” jelas Ade.
Namun, hingga kini belum ada pertemuan lanjutan antara pemkab Bogor dan Bulog terkait kelanjutan kerja sama tersebut. (mam)
