BOGOR–RADAR BOGOR, Menanggapi 39.975 warga Bogor dinonaktifkan sebagai peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) APBN tahun ini, Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi mengungkapkan, sekali lagi ini masalahnya pada validitas data.
Selain akurasi dan validitas data, juga terkait transparansi dan akuntabilitas data. Selain itu, disini juga akan sangat berhubungan erat dengan integrasi data dari berbagai steakholder lembaga di pemerintahan.
“Yang saya maksud dengan validitas dan akurasi data adalah, data penerima bantuan yang dihapus dalam BPJS merupakan data aktif yang sangat mungkin berhubungan erat dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di kota bogor, begitupun sebaliknya. Sebagai data pengganti yang dihapus juga berhubungan dengan kepemilikan NIK terbaru penduduk di Kota Bogor,” paparnya pria yang juga aktif sebagai pengamat sosial ini.
39.975 Warga Bogor Dinonaktifkan Sebagai Peserta BPJS Kesehatan
Ketika data kependudukan Kota Bogor bermasalah, maka baik yang dihapus maupun menggantikan penerima bantuan BPJS juga akan bermasalah. Dan ketika bermasalah, maka sudah bisa dipastikan penerima bantuan BPJS tersebut tidak akan tepat sasaran.
Menurut dia, bukan masalah berapa yang dihapus dan berapa penggantinya, namun lebih pada pertanggungjawaban atas ketepatan sasaran penerima bantuan tersebut.
Begitupun terkait dengan transparansi dan akuntabilitas data, selama ini basis data lebih melekat berada di wilayah kota atau kabupaten, sehingga sangat jauh dari jangkauan masyarakat.
