“Yang pada akhirnya muncul permasalahan efektifitas ketepatan sasaran penerima bantuan karena masyarakat tidak kuasa mengontrol data tersebut,” papar pria yang juga Direktur DEEP itu.
Akan beda daya kontrol masyarakat, ketika basis data ada di tingkat desa bahkan RT dan RW dengan disosialisasikan di tengah-tengah publik. Masyarakat akan bisa mengontrol validitas dan akurasi data tersebut.
Selain itu masalah itegritas data. Data dinas sosial, dinas kesehatan dan dinas-dinas lainnya yang mempunyai relasi kuat dengan berbagai bantuan masyarakat nampak tidak mempinyai integrasi yang kuat.
Hal itu, kata dia, bisa dibuktikan dilapangan, apakah bantuan sosial baik dari pusat, propinsi maupun kabupaten terinterasi dengan data kesehatan, ekonomi dan pendidikan.
“Saya melihatnya tidak kuat itegrasi data tersebut. Semua masalah di atas akan erat kaitannya dengan kiberja pendataan dan frekwensi pengambilan data yang lemah. Saya berharap kerancuan masalah data tersebut bisa diatasi dengan pwngambilan data bersifat partisipatif,” paparnya.
Artinya, sambung dia, pemerintah harus bejerjasama dengan lembaga yang ada di masyarakat dalam pengambilan basis data secara keberlanjutan.
