Mantan kadisparbud itu menyampaikan jika kebijakan perekrutan CPNS ditiadakan maka kemungkinan dilakukan perekrutan PKWT baru.
Menurutnya, jumlah ASN sangat kurang terlebih untuk tenaga-tenaga tertentu, misalnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Tapi anggaran yang harus disiapkan untuk bayar PKWT lumayan besar, kurang lebih untuk PKWT dan no ASN kebutuhan anggarannya mencapai Rp100 miliar per tahun,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Formasi Data dan Penatausahaan Pegawai, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor Aries Hendardi mengaku masih menunggu rencana moratorium perekrutan CPNS oleh pemerintah pusat.
“Belum ada regulasi terkait moratorium, mungkin itu baru wacana yang disampaikan pemerintah pusat. Untuk kabupaten atau kota dasarnya administrasi seperti SE (surat edaran), atau Permenpan,” tukasnya. (ded/c)
