“Kalau pembongkaran belum. Kita ambil tindakan yustisi dulu, setelah dipastikan apakah izinnya bisa keluar atau tidak baru diambil tindakana selanjutnya,” tambahnya.
Sementara itu, Perwakilan Pengelola Bangunan Marulloh menuturkan, pihaknya sudah melakukan proses perizinan tapi terkendala karena lahannya termasuk LP2B.
“Kita bukan tidak ada izin tapi sejak 2017 sudah melakukan proses perizinan, hanya kendalanya lahannya peruntukan buat pertanian,” tuturnya. (nal)
