“Namun, ini pun menjadi permasalahan karena jangankan untuk pembiayaan, untuk membayar honor pokok guru saja pas-pasan bahkan sangat minim. Mengingat lembaga swasta yang mayoritasnya guru honorer semua. Mungkin akan berbeda jika dibandingkan dengan madrasah negeri maupun madrasah swasta yang berada di perkotaan,” paparnya.
Sementara itu, Kasi Kurikulum SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Roni Kusmaya mengungkapkan, ada 1.844 SD dan 718 SMP negeri dan swasta.
Berdasarkan kalender pendidikan, jadwal masuk sekolah terhitung mulai tanggal 13 Juli dengan terlebih dahulu menyusun Kurikulum Pendidikan di masa Pandemi Covid-19 yang telah disesuaikan yang bekerja sama dengan PGRI, BMPS dan Kakemenag Kabupaten Bogor.
“Saat ini Kadisdik Kabupaten Bogor dengan menggandeng Dinas Kesehatan dan Kemenag sedang meyusun instrumen rencana aksi yang akan segera diedarkan ke sekolah-sekolah,” katanya.
Ia memaparkan, kesehatan guru dan siswa sangat utama yang wajib menjadi prioritas perhatian dalam penyelenggaraan pembelajaran. Sehingga, program pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir penularan Covid-19 di lingkungan pendidikan.
Untuk itu, perlu adanya pedoman yang terancang secara sistematis yang tentunya juga ditunjang dengan sarana-prasarana dan SDM yang yang kuat. (cr2)
