Dedie menjelaskan, pada tahap ketiga barulah Pemkot akan menambahkan data tambahan sehingga ditargetkan penerimanya mencapai 23 ribu keluarga.
Data tambahan itu adalah data warga Kota Bogor, yang layak menerima bantuan tapi belum terdaftar, sehingga Pemkot Bogor menghimpunnya dari berbagai saluran usulan seperti melalui jalur RW dan lurah, jalur aplikasi, serta jalur aplikasi Sibadra. “Ada sekitar 15 ribu sampai 20 ribu usulan baru,” katanya.
Dari usulan baru tersebut, dilakukan proses seleksi dan verifikasi berjenjang dari beberapa lembaga, seperti RW, lurah, camat, maupun dinas terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) maupun Dinas Sosial.
“Kami optimis dari data usulan baru itu yang terverifikasi sebanyal 10.000 KK, nantinya akan ditambahkan pada pada data Non DTKS anggaran bersumber dari Pemkot Bogor,” paparnya.
Selanjutnya, kata Dedie, Pemerintah Kota Bogor melalui beberapa lembaga terkait, akan melakukan seleksi dan verifikasi usulan baru lagi untuk mencari sekitar 5.000 data penerima baru.
“Sebanyak 5.000 data penerima baru berikutnya, akan menerima Bansos pada tahap ketiga dan keempat yang sumbernya dari alokasi anggaran BTT (biaya tidak terduga). Jadi total penerima bantuan Pemkot Bogor sebanyak 28.000 KK, dari awalnya 23.000 KK yang ditargetkan,” katanya.
