CIBINONG -RADAR BOGOR, Penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua harus berjalan tanpa cacat lagi. Legislator Kabupaten Bogor berjanji bakal mengawalnya lebih ketat dibanding tahap sebelumnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Irvan Baihaqi tidak begitu mempersoalkan keputusan pemkab Bogor untuk melanjutkan kerja sama dengan Bulog sebagai penyuplai beras untuk tahap kedua.
Meskipun rekomendasi sebelumnya sempat mengisyaratkan untuk mengubah kebijakan, namun keputusan tertinggi tetap berada di tangan jajaran eksekutif.
“Yang menerjemahkan diputuskan kerja sama dengan Bulog itu kan bukan DPRD. Kita bahasanya meninjau ulang, mengevaluasi, dan tentu banyak penafsiran. Karena itu ranahnya eksekutif untuk meneruskan atau membatalkan (kerja sama),” kilahnya.
Menurutnya, eksekutif lah yang sejak semula telah menggembar-gemborkan pemutusan kerja sama itu. Belakangan, penunjukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengganti Bulog justru tak sesuai regulasi.
Pasalnya, kata Irvan, ada syarat administratif yang tak bisa dipenuhi PD Pasar Tohaga untuk berperan sebagai penyuplai beras. Tak heran, eksekutif kemudian membatalkan “pindah jalur” beras bansos tahap kedua itu.
