Dia menambahkan, untuk memaksimalkan pergerakan, maka jabatan harian ketua Pokja diisi pensiunan Polri, TNI maupun profesional dan bukannya pejabat struktural.
“Kalau pejabat seperti direktorat jenderal kan kerjaannya banyak dan se Indonesia maka kami mengusulkan agar kerja Pokja maksimal maka penunjukam ketua diisi oleh pensiunan Polri, TNI maupun profesional. Kami minta PMO ini juga melibatkan DPRD karena ini terkait kordinasi ketersediaan anggaran,” tambahnya.
Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN dalam rangka pelaksanaan dari Perpres Nomor 60 tahun 2020. yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Selasa, 07/07/20) dan Gubernur Banten Wahidin Halim (Kamis, 16/07/20).
Dalam Rakortas tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Abdul Kamarzuki, Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Budi Situmorang,
Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekaligus Direktur Program dari Tim PMO Jabodetabekpunjur Wisnubroto Sarosa, Direktur Perencanaan Tata Ruang, Dwi Haryawan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Yusuf Purnama.
