”Kami berharap pihak proyek juga berpartisipasi membantu kita terkait dengan lahan dan juga anggaran. Solusinya kami membuat pamsimas,” imbuhnya.
Di lokasi yang sama Pengawas Lapangan Kementerian PUPR, Dali S. mengaku bahwa telah berupaya menjawab tuntutan tersebut dengan melakukan pendekatan kepada warga. Pihaknya juga akan membahas lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait.
”Seperti pembebasan lahan itu ada beberapa sarat-sarat yang harus dipenuhi dari pemilik lahan. Yang terpenting luasannya ada. Nanti tergantung pendekatan apakah akan ada kompensasi atau bagaimana,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Slamet Mulyadi mengatakan, dari ke delapan poin tuntutan warga itu pihak bendungan telah menjawab semua.
Tinggal masalah waktu penyelesaiannya, pihak bendungan akan langsung mendatangi warga yang merasa dirugikan.
”Misal ada tanah yang sudah digunakan tapi belum dibebaskan, itu akan didatangi keluarganya yang terpenting permasalahan itu selesai agar proyek strategis nasional ini dapat terbangun dengan lancar,” pungkasnya. (cr2/c)
