Selain itu, Diskominfo pun sudah berkoordinasi dengan kelurahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemukiman-pemukiman padat penduduk dan didominasi oleh warga yang tidak mampu. “Nah dari data tersebut lah nanti kami akan memasang wifi di titik mana saja,” jelas Taufik.
Menanggapi hal itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Lusiana Nurissiyadah mengatakan seharusnya Pemkot Bogor melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan DPRD Kota Bogor terkait wacana ini.
Meskipun peruntukan pengadaan wifi untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19, sehingga tidak perlu persetujuan anggota DPRD. Namun, wanita yang akrab disapa Lusi ini, berharap Pemkot mau membahas itu bersama-sama. Selain itu, Lusi juga meminta kepada Pemkot Bogor untuk melakukan kajian terhadap pemasangan wifi publik ini.
“Selama itu untuk penanganan Covid-19 memang diperbolehkan menggunakan BTT, tapi kan kita harus lihat urgensinya dulu,” kata Lusi.
Berdasarkan data Banggar DPRD Kota Bogor, Pemkot Bogor menganggarkan Rp232 miliar untuk penanganan Covid-19 dan disimpan didalam BTT. Selama enam bulan ini, baru terserap Rp62 miliar.
“Jadi memang kami maunya secepatnya ya melakukan pembahasan di APBD Perubahan, jadi kan ada kejelasan anggaran yang sudah digunakan untuk apa saja dan apakah bisa digunakan untuk pengadaan wifi atau tidak,” tutup Lusi. (dil/b/ryn)
