Dalam susunan Raperda inisiatif itu, Rizal menuturkan Pemerintah akan diwajibkan melindungi koperasi dan UMKM dari intervensi pasar moderen dan memberikan bantuan pembinaan. Hal itu dikarenakan, dari 768 koperasi yanga ada di Kota Bogor, yang mengadakan rapat anggota tahunan hanya 46 koperasi dan itu kurang dari 10 persen.
“Kondisi ini sudah terjadi begitu lama tanpa diperhatikan pemerintah. Maka dari itu kami ingin mendorong pemerintah ikut menghidupkan kembali koperasi dan UMKM di Kota Bogor,” jelas Rizal.
Lalu Rizal juga menyoroti wacana dibangunnya kerjasamanya antara Pemerintah Kota Bogor beserta BUMD-nya dengan koperasi yang ada di Kota Bogor.
“Nah kalau ada apapun proyek atau pekerjaan yang bisa dikerjakan koperasi, maka BUMD akan kita dorong agar bermitra dengan koperasi. Tentunya melalui MOU dan proyek lain badan usaha milik Pemkot atau proyek pemkot agar dikerjasamakan dengan koperasi,” jelas Rizal.
Terakhir, dalam susunan Raperda Koperasi dan UMKM ini, DPRD Kota Bogor berencana menghentikan pengeluaran izin pembangunan pasar modern seperti Alfamart dan Indomaret di Kota Bogor.
Dari data Disperindag Kota Bogor yang dipegang Rizal, terdapat 800 pasar modern yang ada di Kota Bogor. Namun yang memiliki izin hanya sekitar 450an.
