BOGOR-RADAR BOGOR, Jelang pembahasan penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang KUA PPAS Tahun 2021, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata kembali mengingatkan Wali Kota Bogor, Bima Arya melalui dinas terkait untuk memasukan program bantuan kepada korban double track.
Program itu baik melalui bantuan pembangunan rumah susun atau bantuan pembangunan rumah penggantian untuk korban double track, maupun bantuan pemulihan ekonomi mereka sebagai prioritas pembangunan di 2021.
“Untuk diketahui saat ini warga korban double track mengalami permasalahan ganda, selain rumah mereka sudah di bongkar oleh PJKA, mereka banyak di PHK dan kehilangan pekerjaanya karena pandemi Covid-19,” ujar Dadang kepada Radar Bogor, Senin (24/8).
Padahal, mereka sebagian besar kondisinya mengontrak paska rumah mereka dibongkar PJKA. Uang sisa penggantian setelah dikurangi uang untuk kontrakan yang awalnya akan digunakan untuk usaha kecil kecilan sambil bertahan hidup, akhirnya habis karena selama tiga bulan mereka tidak bisa usaha karena pandemi Covid-19.
Uangnya habis untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Selain itu waktu kontrakan yang sebentar lagi akan jatuh tempo juga membuat mereka harus memikirkan nasib mereka kedepan.
“Oleh karena itu saya ingatkan lagi, sebaiknya dialokasikan secara khusus dan memasukan anggaran untuk penanganan warga yang terkena dampak double track ini kedalam prioritas plafon anggaran dan prioritas pembangunan di tahun 2021,” kata dia.
