Politisi PDIP itu menagih janji Bima Arya saat berkunjung menemui warga yang terkena dampak double track beberapa bulan yang lalu di daerah Parung Jambu, Kelurahan Empang, Kota Bogor.
“Saya akan mendesak agar pak walikota mengalokasikan anggaran khusus bantuan RTLH bagi warga yg terkena dampak double track yang sudah secara mandiri membangun rumahnya namun belum selesai sampai dengan sekarang,” kata dia.
Ia juga meminta agar Pemkot Bogor engalokasikan secara khusus anggaran untuk pemulihan ekonomi bagi warga yang terkena dampak double track baik dianggaran perubahan 2020 maupun dianggaran murni 2021.
“Kalau memungkinkan juga mengalokasikan anggaran untuk minimal pembuatan FS atau DED atau anggaran perencanaan bagi pembangunan rumah murah atau rumah susun di daerah Bogor Selatan,” katanya.
Nantinya program itu dapat di sewa atau dicicil pembeliannya secara ringan oleh warga yang terkena dampak double track pada anggaran 2021.
Banggar DPRD Kota Bogor berencana melakukan rapat pembahasan Raperda KUA PPAS 2021 bersama Pemkot Bogor dan sebelum akhir Agustus Raperda tersebut harus sudah rampung dan diparipurnakan.(ded)
