Mereka memastikan, hasil kajian dari para pakar di IPB maupun Bappeda itu akan disampaikan pada tahun ini.
Hasil finalnya secara resmi akan menjadi pembicaraan bersama DPRD Kota Bogor, DPRD Kabupaten Bogor, Bupati, hingga tingkat provinsi Jawa Barat (Jabar) maupun Kemendagri.
“(Apakah itu termasuk seperti sebagian wilayah Dramaga, Ciomas, dan lainnya) nanti resminya setelah kajian saja. Namanya begini kan diplomasi, bahasanya kita satu keluarga, tentu keinginan-keinginan itu harus disampaikan, baik dalam forum resmi maupun forum yang sifatnya tidak resmi. Yang penting ada dulu satu kesamaan pandang, dimana kita tidak menghilangkan ego masing-masing, tetapi juga lebih kepada bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” terang lelaki yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.
Ia berharap, keinginan itu disambut baik oleh Pemkab Bogor. Tentu saja, pihaknya bukan tanpa alasan mengajukan hal demikian. Pasalnya, secara administratif dan keamanan, wilayah di Kota Bogor sebenarnya dianggap Dedie sudah cukup pantas untuk diekspansi.
Bupati Bogor, Ade Yasin tidak menutup diri terhadap kemungkinan tersebut. Hanya saja, pihaknya belum banyak mengkaji terkait penyerahan sebagian wilayah itu. Pemkab masih fokus dalam upaya merealisasikan pemekaran Bogor Barat.
“Itu mah nanti aja dibahas. Kita yang belum mengkaji (terkait apakah bisa atau tidaknya). Karena kan sekarang kita lagi mendorong Daerah Otonomi Baru (DOB). Sedangkan yang tadi diminta itu, Dramaga, termasuk dalam DOB. Nanti kita lihat perkembangannya,” pungkas perempuan yang juga Ketua DPW PPP Jawa Barat ini. (mam/c)
