BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, berencana mengajukan pinjaman Rp2,05 triliun dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pembangunan revitalisasi GOR Padjajaran dan kompleks pemerintahan baru. Rencana ini pun mendapat kritikan dari DPRD Kota Bogor.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menuturkan, rencana pembangunan GOR Padjajaran dan Komplek Perkantoran wali kota bukanlah program prioritas yang harus didahulukan, sehingga Pemkot Bogor mengajukan pinjaman lunak.
Atang menjelaskan, masih banyak urusan masyarakat yang jauh lebih penting untuk ditangani di tengah pandemi covid-19, ketimbang urusan infrastruktur yang berkaitan dengan sarana olah raga. “Ya kan, masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan masih menjadi PR bersama yang harus diselesaikan,” ujar Atang.
Menurutnya, sejak pandemi covid-19 banyak warga yang kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan hingga banyaknya warga miskin yang tak mendapatkan subsidi kepesertaan BPJS.
Selain itu ada juga masalah lain seperti sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ), yang seharusnya mendapatkan porsi terbesar untuk diakomodir dalam kebijakan anggaran.
Atang melanjutkan, skema pinjaman Rp2,05 triliun oleh Pemkot Bogor terlalu ambisius, karena seharusnya pemkot menyadari bahwa proyeksi APBD di tahun 2021 kondisinya sedang tidak baik.
Karena angka tersebut hampir sama dengan angka APBD Kota Bogor, sehingga politisi PKS itu khawatir ketika pinjaman disetujui hanya membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya.
