Kemudian peruntukannya pun dianggap tak menyelesaikan permasalahan mendasar di masyarakat. Yaitu masalah ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ditambah lagi masalah kerusakan infrastruktur yang masih butuh perbaikan dan pembangunan.
“Saya juga mempertanyakan alasan pemkot meminjam dana Rp2,05 triliun untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi melalui megaproyek tersebut,” tambah Atang.
Lebih baik Pemkot memperbaiki Jembatan MA Salmun yang hampir roboh atau jalan amblas di Manunggal dan Darul Quran yang kerap mengalami banjir di Bogor Utara dan Cibadak, serta sarana dan prasarana lain, yang membutuhkan perbaikan.
Hal senada diungkapkan Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful. ASB-sapaannya mempertanyakan rencana pembangunan mega proyek pembangunan revitalisasi GOR Padjajaran yang tengah diajukan pembiayaannya ke pemerintah pusat.
Karena pengajuan pinjaman tersebut dilakukan di tengah pandemi Covid-19, sedangkan nilai pinjaman yang diajukan cukup fantastis 2,05 triliun.
Politisi PPP ini menjelaskan, seingatnya Wali Kota Bogor, Bima Arya menjanjikan program pembangunan pusat olahraga di setiap kecamatan. “Kami ingatkan saat pandemi covid-19 yang belum jelas endingnya gini mau ngutang?,” cetusnya.
Sedangkan jika pinjaman dari pemerintah pusat disetujui, tentunya masa pembayaran yang harus dilakukan Pemkot Bogor melebihi masa bhakti wali kota dan DPRD.
