“Model persetujuannya seperti apa? Apa hubungan pemulihan ekonomi nasional paska pandemi dengan rencana pembangunan pusat perkantoran Pemkot dan revitalisasi GOR, seurgent itu kah,” ujarnya.
ASB juga mempertanyakan kajian pemulihan ekonomi Kota Bogor seperti apa. Karena, jika sebatas geliat pengerjaan proyek saja tidak menyentuh langsung ke masyarakat khususnya warga yang masuk kategori pra sejahtera. Selain itu, pembangunan dua megaproyek tersebut juga tidak dapat secara langsung dirasakan masyarakat.
Seharusnya Pemkot Bogor terbuka untuk memberikan informasi tersebut, baik kajian hingga rencana pengembangan GOR Padjajaran, bukan sudah ada master plannya baru diumumkan.
“Pembangunan GOR kan lebih utamanya untuk pembangunan olahraga baik olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat, kaitan secara langsung terhadap pemulihan ekonomi perlu dikaji lebih lanjut, apakah di lokasi atau kawasan GOR tersebut ada pengembangan kawasan bisnis atau seperti apa,” paparnya.
Ia juga mendorong Pemkot Bogor berpikir ulang terkait pemanfaatan pinjaman tersebut untuk pembangunan yang berdampak pada masyarakat.
Di tempat terpisah, Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku enggan angkat bicara soal rencana pinjaman lunak melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19 oleh Pemkot Bogor kepada Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp2,05 triliun. “Gak mau saya, ke pak wakil saja,” ujar Bima kepada wartawan di Suryakencana pada Kamis (27/8).
