Selain itu, ada retur penerima yang dikembalikan yakni berasal dari dana bantuan pada tahap dua dari Kantor Pos ke Kas Daerah. “Tapi kemarin sudah. Hanya dua wesel saja yang belum masuk ke Kasda. Itu retur ditahap kedua,” katanya.
Dikatakanya, ada perubahan skema bagi penerima bansos pada tahap tiga dan empat karena penerima bansos baru ini hanya menerima dua kali bantuan saja dari Pemkot Bogor.
“Skema ini sudah kita bicarakan dengan ketua dewan. Kalau ke tiga dan empat hanya dapat dua bulan. Kenapa? Supaya jumlah KPM bertambah. Tidak hanya 23,000 penerima tanpa mengurangi pagu anggaran,” katanya.
Anggraeni menjelaskan, data penambahan tersebut berasal dari berbagai sumber diantaranya Sistem Kolaborasi dan Solidaritas Untuk Rakyat (Salur), dan pengajuan data yang berasal dari kelurahan.
“Semua kita kembalikan ke kelurahan. Jadi kroscek, verivikasi dan validasi ada beberapa filterlah. Tapi harus ke kelurahan lagi karena yang mengetahui kondisi wilayahnya.
Disisi lain, bantuan yang berasal dari Provinsi Jawa Barat juga segera disalurkan kepada penerima warga Kota Bogor. “Khawatirnya berbarengan, karena SDM yang terbatas tidak semua bisa dilayani,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti berharap dengan adanya penambahan kuota bansos yang bersumber dari Pemkot Bogor dapat membantu masyarakat yang sempat tidak terakomodir saat pandemi Covid-19.
“Saya harap bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Politisi PKS ini juga mewanti-wanti praktik pungutan liar setiap penyaluran bantuan. “Ini harus jadi perhatian penuh Pemkot Bogor. Jangan sampai warga yang sudah dapet bantuan, eh malah kena potongan,” tukasnya.(ded)
