Pengadaan yang tak “seragam” itu pun diakuinya bakal menjadi kendala. Hanya saja, ia menganggap setiap desa tentu paham dalam penggunaan anggaran.
Pengawasan juga tetap dilakukan terkait pelaksanaan kebijakan itu. Mulai dari tingkat cama, tenaga ahli, hingga tataran pendamping desa. Harapannya, semua pihak bisa ikut mengawasi penggunaan anggarannya.
“Masker itu kan bagian dari penanganan Covid-19, kegiatannya tidak usah ditambah. Tinggal anggarannya ditambah untuk pengadaan masker,” sarannya. Pengadaan masker itu juga, tambah Ade, tak mesti dipaksakan tuntas pada bulan ini.
Setiap desa harus menyesuaikan dengan anggaran yang mereka miliki. Ia tak ingin jika ada perangkat desa yang justru terjerat hukum karena pengadaan masker itu.
“Pokoknya semua penggunaan uang itu harus hati-hati, cermat. Makanya bannyak institusi juga kan yang memonitor. Berkaitan dengan APBDes, bergantung ketersediaan uang juga. Silakan desa menghitung lukuiditas APBDes-nya,” katatanya.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan telah memberikan lampu hijau untuk pengadaan 12 juta masker itu. Pemkab Bogor sekaligus menyukseskan gerakan setengah miliar masker dari pemerintah pusat.
Dengan begitu, kata Iwan, satu orang di Kabupaten Bogor bakal mendapatkan dua masker. Sehingga angka kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor bisa terus ditekan. (mam/c)
