Begitu juga pasar di wilayah Bodebek agar lebih digalakan kembali razia masker oleh TNI – Polri, kemudian sesuai arahan Mendagri agar Perbup/Perwalkot tentang PSBB ditingkatkan menjadi Perda baik Provinsi, Kota maupun Kabupaten untuk memperkuat payung hukum dalam penanganan pandemik Covid ini,” lanjut Emil.
Dalam rapat Vidcon tersebut Emil juga meminta kesepakatan para kepala daerah di wilayah Bodebek untuk menamakan PSBB ini menjadi PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro) hal itu di katakan oleh Emil merujuk pada kutipan Presiden Jokowi yang menggunakan istilah Pembatasan Sosial Beskala Mikro (PSBM).
Dalam kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Iwan Setiawan selaku Wakil Bupati Bogor bersama jajaran Forkopimda, Kepala BPBD dan Gugus Tugas Covid 19 memberikan laporan pelaksanaan PSBB dan meminta arahan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Iwan Setiawan melaporkan data per tanggal 11 September 2020 di empat RSUD dan 29 rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bogor posisi okupansi tempat tidur hanya 30 persen.
“Kabupaten Bogor punya RS Kemang darurat covid ada 87 tempat tidur dan hari ini yang terisi 48. Kita ada 29 rumah sakit swasta dan empat RSUD khusus penanganan covid-19 dengan jumlah tempat tidur 4.176, yang terisi 1.315, berarti 30 persen yang terisi,” paparnya.
Iwan Juga meminta support dan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Kementrian Kesehatan khususnya dalam pengadaan alat PCR agar target swab test 1% populasi bisa dikejar oleh Kabupaten Bogor.(*/pin)
