“Itu jumlah yang kita ajukan lewat bantuan Sapawarga (dari pemprov) ya. kalau yang bansos bupati memang kita tidak masuk dalam kategori. Saat pertama tidak keluar, harapannya keluar yang kedua. Ternyata kita tidak dapat,” tuturnya.
Wilman mendapatkan informasi, penyebab tak turunnya di masa awal pandemi karena data yang dipakai desa merupakan database tahun 2014.
Warga di perumahan itu memang tak termasuk dalam bansos jika mengacu pada data lama. Hanya saja, kondisi pandemi membuat sebagian warga ikut terdampak dan mempengaruhi kondisi ekonomi.
“Saya tidak tahu teknisnya kenapa data itu hanya RW 14 saja yang tidak ada. Masalah rilis atau tidak tergantung dari desa keluar. Soalnya kata (pemerintah) desa sudah dikirimkan semuanya. Asumsinya, didata online dari pihak desa, kita kirimkan dalam bentuk fisiknya, nah mereka yang memproses,” resahnya.
Sekretaris Desa Cilebut Barat, Kohar mengakui, RW 14 sempat bermasalah dan tidak mendapatkan bansos dalam bentuk apapun. Warga, kata dia, telah melaporkan langsung keluhan mereka di kantor desa.
Kohar mengakui, sejauh ini hanya RW 14 yang melaporkan kejadian tak tercover bansos. Sedangkan RW lainnya belum ada laporan apapun.
