“Saya tidak tahu apakah memang mereka tidak didaftarkan atau bagaimana, karena kalau terkait bansos itu sejak awal kami sudah minta data-data warga ke tingkat RW, mulai dari tahap pertama. Malah waktu yang diberikan kepada kita juga terbatas dan mepet. Tapi tetap sudah diinformasikan ke RW-nya,” ungkapnya.
Kohar tak ingin berspekulasi terlalu jauh terkait iktikad pihak RW dalam menyelesaikan persoalan warganya itu. Hanya saja, seharusnya pihak RW bisa lebih memprioritaskan input data terkait bansos warganya.
Ketua RW 14, Wibowo membenarkan, hanya wilayahnya yang tidak mendapatkan bantuan. Padahal, kata dia, ada 75 KK yang diajukan untuk mendapatkan bansos sebelumnya. Ternyata, kata dia, data yang dipakai pihak desa yakni database dari tahun 2014.
“Kami sudah tindaklanjuti, kasih data. Pada Agustus semua RT RW diundang lagi untuk mengajukan data kembali terkait warga yang terdampak Covid-19. Saya berpikir ngapain lagi saya data ulang, kan bisa pakai data yang sebelumnya (75 KK) itu. Saya ngambil simpel saja kenapa mesti didata ulang,” kata dia.
Menurutnya, seharusnya pihak desa yang input data. “Karena kan (aplikasi) Sapa Warga juga saya bingung, kenapa tidak disosialisasikan sampai saat ini. Memang kami (RW) menerima handphone untuk Sapa Warga, tiba-tiba handphone rusak, sampai sekarang juga belum ada penggantinya. Itupun saya instal lagi (Sapa Warga) setelah diminta sama RT (karena dianggap penginputan dari situ). Tak tahunya, penginputan yang Sapa Warga kan ditutup pas Juli kemarin,” pungkasnya. (mam/c)
