Sebagai bukti, semua tahapan penyelenggaraan pemilu masih diberikan 2 opsi, langsung atau virtual. Dari mulai pendaftaran pasangan calon, kampanye, proses penanganan sengketa dan lain-lain.
Bahkan terakhir, PKPU membolehkan kegiatan konser dalam kampanye. “Siapa yg bisa jamin konser akan bisa dibatasi. Mungkin hanya tahapan pungut hitung yang tidak bisa opsional,” tambahnya.
“Sehingga dengan kondisi-kondisi di atas, mau sampai jatuh korban berapa, masih menunggu kondisi seperti apa sampai pilkada 2020 bisa ditunda? Jangan sampai terlambat mengambil keputusan hanya untuk kepentingan elit kekuasaan dengan mengorbankan nyawa masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta steakholder penyelenggaraan pemilu serius duduk satu meja menghormati kondisi terkini secara obyektif dan sama-sama mengedepankan keselamatan rakyat dibandingkan dengan orientasi kepentingan politik.
“Baik komisi II DPRRI, Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI, segera mengambil langkah tepat dan cepat jangan sampai keputusan politik baru dimbil setelah banyak berjatuhan korban yang diakibatkan oleh tahapan penyelenggaraan pilkada 2020,” tutupnya. (*/ran)
