Politisi PKS itu menganggap Pemkot Bogor gegabah cukup beralasan, karena tentunya dengan pinjaman tersebut Pemkot seharusnya menghitung dan jmengkalkulasikan secara cermat kemampuan anggaran APBD Kota Bogor.
“Apakah memungkinkan untuk kemudian berhutang Rp2 triliun, dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu. Karena pasti ada konsekuensinya,” ujar Atang.
Kedua, harus melihat peruntukan yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Hingga saat ini, dalam pembahasan APBD Perubahan saja tercatat hanya Rp2,2 triliun, sedangkan dari sisi pembelanjaan saja sebesar Rp2,04 triliun.
“Masih ada defisit 200 miliar, artinya, APBD yang hampir sama dengan hutang sungguh fantastis, bayangkan kalau kemudian harus punya hutang senilai APBD Kota Bogor. Ini akan memberatkan,” tukasnya. (ded/c)
