Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim juga sangat menyayangkan mulurnya kembali penyaluran bansos bupati itu.
Menurutnya, penyaluran bansos yang tersendat menjadi kendala yang terus berulang selama penangana pandemi Covid-19. Bahkan, ia menyebutkan, serapan anggaran terhadap bansos itu juga belum maksimal. Baru sekitar 50 persen.
“Pembayarannya juga apakah sudah beres apa belum, kita tidak tahu. Sementara yang (tahap) ketiga belum ada. Pergeseran anggaran juga kita dapat pemberitahuan bahwa sudah masuk parsial keempat. Pergeseran-pergeserab itu yang kadang kita juga belum banyak diberitahu,” bebernya.
Ia berharap, bantuan berupa beras untuk kebutuhan pokok masyarakat selama pandemi itu secepatnya disalurkan. Tersisa, 6.000 ton untuk 200.000 rumah tangga miskin.
Jumlah itu, tentu akan menyumbangkan serapan yang besar jika bisa dirampungkan secepatnya. Bansos tiga tahap itu, justru butuh waktu 7-8 bulan penyaluran.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan juga mengatakan, tak ada kelanjutan dari bansos tersebut untuk pergeseran APBD berikutnya. Menurutnya, anggaran untuk bansos itu akan dialihkan dalam wujud lain penanganan Covid-19.
Misalnya, pemulihan ekonomi atau memaksimalkan implikasi untuk dunia pendidikan di Kabupaten Bogor. (mam)
