“Kita menemukan berdasarkan data, bahwa dari angka kematian yang ada sebagian besar itu atau 80 persen disebabkan komorbid. Jadi, ini mengonfirmasi bahwa orang dengan penyakit bawaan memiliki risiko lebih tinggi. Berdasarkan jenis kelamin, tingkat kematian tinggi terjadi pada laki-laki. Sementara usia produktif mendominasi kasus positif (usia 20-59 tahun tercatat 821 kasus). Tetapi disisi lain kita lihat juga ada tren naik dari anak-anak terpapar kasus covid positif (usia balita tercatat 27 kasus dan 6-19 tahun tercatat 117 kasus),” beber Bima.
Dominasi Klaster Perkantoran
Bima mengungkapkan, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai distribusi kasus berdasarkan klaster.
“Klaster keluarga di Kota Bogor bila dibedah kembali itu sebetulnya beririsan dengan klaster luar kota dan perkantoran. Jadi, sebagian besar dari kasus keluarga adalah terpapar dari anggota keluarga yang bekerja di luar kota, ke luar kota dengan tujuan apapun, atau beraktivitas di luar kota kemudian menulari anggota rumah tangganya. Anak-anak yang terpapar sebagian besar yang tidak keluar rumah. Jadi, terpapar oleh usia produktif,” kata Bima.
Bima meminta kepada perusahaan di Kota Bogor, dalam perpanjangan PSBMK ini untuk memperketat pengawasan protokol kesehatan.
“Kami akan awasi sejauh mana kantor-kantor disiplin mengikuti aturan 50 persen karyawan WFH (work from home / bekerja dari rumah) dan yang memiliki komorbid (penyakit bawaan) dilarang untuk bekerja dulu,” terangnya.
“Jadi, konsern utama kita adalah kita analisis klaster keluarga didominasi oleh perkantoran dan dari luar kota. Jadi penguatan kita perkantoran. Tadi Forkopimda sepakat untuk memberikan penguatan, pengawasan protokol kesehatan di kantor-kantor. Mewajibkan semua kantor untuk memiliki Satgas Covid di masing-masing perusahaan untuk berkomunikasi dengan Satgas di tingkat kota,” tambah dia.
Pembatasan Aktivitas
Poin lain yang dibahas adalah terkait pembatasan aktivitas warga, khususnya sektor perekonomian hingga jam 21.00 WIB.
“Kami menyepakati bahwa berdasarkan data, kita masih melihat adanya kebutuhan untuk membatasi aktivitas warga. Namun, sektor perekonomian harus terus berjalan dan tentunya dengan penerapan protokol kesehatan ketat,” ujar Bima.
“Kami melihat sudah mulai ada angka keseimbangan antara sektor ekonomi dan sektor kesehatan. Karena itu protokol kesehatan akan diperluas dan diperketat ke perkantoran. Untuk itu, jam operasional kemudian disesuaikan menjadi jam 9 malam dari sebelumnya hanya jam 8 malam karena kita melihat minim angka terjadinya klaster dari unit-unit ekonomi seperti restoran, rumah makan dan sebagainya karena itu kita bersepakat melakukan penyesuaian sampai jam 9 malam,” tambah Bima.
Tim Elang dan Tim Merpati, lanjutnya, masih akan terus bermanuver di lapangan untuk memastikan ditaatinya protokol kesehatan di unit usaha, termasuk pembatasan aktivitas warga di pedestrian luar seputar Istana dan Kebun Raya Bogor setiap Sabtu-Minggu untuk mengantisipasi kerumunan.
“Saya berterimakasih kepada seluruh unsur Forkopimda yang hadir memberikan saran dan masukan. Kapolres, Danrem, Dandim, Danlanud, Kajari, Ketua Dewan, Ketua Pengadilan. Hari ini juga kami sampaikan berdasarkan edaran dari pemerintah pusat terjadi perubahan struktur dari gugus tugas. Namanya tidak lagi gugus tugas tetapi satgas dan harus diketuai langsung oleh kepala daerah. Ke depan, wali kota menjadi ketua satgas didampingi oleh tiga wakil ketua, yaitu bapak Kapolres, bapak Dandim dan bapak Wakil Wali Kota,” tukasnya. (all)
