Bima mengaku memang ada persoalan terkait dengan otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah, Namun, itu merupakan bagian konsekuensi otonomi daerah yang harus diiringi oleh proses reformasi birokrasi tanpa henti di pusat dan daerah.
Jika pemerintah pusat memiliki program strategis nasional dan ini harus dilaksanakan di daerah. Bima Arya pun mempertanyakan efek atau akibat dari itu.
Apakah program strategis nasional ini sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang dicanangkan daerah?
“Apakah nanti program strategis nasional ini sesuai dengan rencana jangka panjang dan menengah daerah,” jelasnya.
Karena itu, ada dua opsi yang bisa diambil oleh pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi undang-undang ini.
Pertama, menguji konsistensi UU Cipta Kerja ini dengan konstitusi kita dengan proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
