Ade menjelaskan, jumlah tersebut diutamakan orang-orang yang paling beresiko. Seperti tenaga kesehatan, pelayan publik, TNI-Polri, wartawan, hingga ke RT/RW akan dicatat sebagai penerima vaksin.
Meski sudah diintruksikan untuk pendataan, Pemkab Bogor belum mendapatkan jadwal pelaksanaan vaksin hingga tempat kegiatannya. “Sementara kita baru diminta untuk mendata,” katanya.(ded)
