CISARUA – RADAR BOGOR, Banyaknya vila tak berizin dan diduga dimiliki sejumlah petinggi negara di kawasan wisata Puncak, Cisarua, nampaknya membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kebingungan.
Belum lama ini Wakil Bupati Iwan Setiawan seolah menepis bahwa kebingungan untuk menertibkan sejumlah vila di Puncak milik pejabat.
Pasalnya belum lama ini politikus Partai Gerindra itu menyebutkan, penertiban sejumlah vila milik petinggi bukan menjadi hal yang sulit dilakukan.
“Sebetulnya buka kesulitan ya, semua tidak sulit tapikan harus bareng kita membutuhkan itu. Dukungan moril, tenaga, keamanan,” katanya kepada Radar Bogor, saat ditemui di Hotel Purnama, Megamendung belum lama ini.
Menurutnya, hal yang menjadi pertimbangan dalam penertiban yakni selain harus bersamaan dilakukan oleh seluruh vila pun rentan akan terjadi konflik horizontal.
Selain itu, kata dia melanjutkan, pertimbangan lainnya yakni banyaknya warga sekitar yang bekerja sebagai penjaga vila. Sehingga jika ingin ditertibkan maupun dibongkar tidak terjadi konflik tersebut.
“Itukan satunya pemerintah daerah menginginkan bantuan dukungan dari pemerintah pusat. Supaya dampak pascanya pemulihan ekonomi terjawab juga jangan sampai ada konflik horizontal,” ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya Iwan Setiawan sempat mengeluhkan sulitnya menertibkan bangunan permanen tak berizin di kawasan Puncak.
Menurut politikus Gerindra itu, sebagian besar bangunan permanen tak berizin di Puncak dimiliki oleh pejabat dan petinggi negara. (reg)
