CIBINONG-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menargetkan pembahasan rencana peraturan bupati (Perbup) tentang bantuan keuangan infrastruktur desa rampung akhir Oktober 2020.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi mengatakan, pembahasan rancangan Perbup tersebut tengah dikebut, agar dapat segera selesai sehingga tahun ini dapat segera dilaksanakan.
Menurutnya, berdasarkan data yang masuk pada sistem di DPMPD terdapat 300 desa dengan nominal yang berbeda, karena, kebutuhan setiap desa tak dapat disama ratakan.
“Ada 300 desa yang sudah terdata, tapi kan nanti kita lakukan verifikasi ulang sama tim. Jadi nanti bakal ada pemeriksaan bener gak jumlah yang diajukan. Intinya maksimal Rp 1 miliar,” katanya.
Ade mengungkapkan, program tersebut dilakukan secara bertahap hingga tahun 2022 untuk tahap selanjutnya hingga seluruh desa mendapatkan sentuhan pembangunan infrastruktur. “Target bupati kan semua desa tapi ada juga kan infrastruktur desa yang sudah memadai,” ungkapnya.
Ade meminta akhir tahun 2020 seluruh desa sudah memasukan proposal ke pemerintah bagi desa yang masuk pada tahap selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2022. “Kalau yang tahun 2021 sudah masuk datanya di kami,” katanya.
Kemudian, Ade mengatakan beberapa prioritas yang harus diajukan untuk pembangunan. Pertama, infrastruktur akses wisata, akses perekonomian, batas desa, akses kesehatan, akses pendidikan, akses pusat pemerintahan. Ade menegaskan, program yang digagas untuk pembangunan infrastruktur anggaranya diluar dari bantuan yang rutin diterima setiap desa.
