“Open biding itu kan langsung diawasi oleh kementerian dalam negeri, hasilnya kan sudah, tinggal siapa yang akan dipilih itu nanti kebijakan Bupati untuk melantik dan menentukan siapa yang akan dipilihnya,” kata dia.
“Tapi saya minta kepada BKPP agar membantu mendorong, agar proses tahap akhir ini sedikit dipercepat,” katanya.
Ia menilai kondisi Kabupaten Bogor yang saat ini tengah membahas kebijakan umum anggaran, serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPPAS) tahun anggaran 2021, menjadi salah satu alasan mesti dipercepatnya tahapan akhir open biding tersebut.
Menurut dia, kehadiran sosok kepala dinas, dinilai memiliki peran penting, untuk mengawal perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor 2021 nanti.
“Saya juga minta ini harus segera. Karena untuk mengawal APBD Murni. Saya ingin pembahasan anggaran ini juga dikawal oleh kepala dinas yang baru nantinya. Agar anggaran lebih terarah, dan kepala dinas terpilih tidak gagap dengan anggaran dinas yang dipimpinnya nanti,” ucapnya.
Tak hanya itu, Burhanudin juga mengaku kewalahan, jika mesti mengawal anggaran APBD seorang diri.
