“Jadi minimal prosesnya ini mesti dipercepat. Asissten di Setda kan rata-rata menjabat sebagai Plt empat dinas yang kosong. Saya kewalahan juga sendirian tanpa para asisten di Setda,” katanya.
Seperti diketahui, Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD 2021 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bogor ke DPRD Kabupaten Bogor harus tertunda.
Itu dikarenakan rancangan KUA-PPAS APBD 2021 tersebut sama sekali belum terlihat ada program terintegrasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Padahal, Badan Anggaran DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bogor, sudah menggelar rapat ekspose KUA-PPAS APBD 2021 sejak Senin (5/10/2020)
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, integrasi program menjadi satu syarat yang harus dipenuhi jika KUA-PPAS ingin dibahas secepatnya.
“Misalnya program pelatihan, untuk satu kali pelatihan itu anggarannya bisa Rp 200 hingga 300 juta, jangan sampai setelah ikut pelatihan masyarakat hanya mendapat cerita saja,” katanya.
