Ia juga mempertanyakan bagaimana apabila OSS itu mengizinkan berdirinya unit usaha, tetapi secara sosial kemudian ada persoalan disitu. “Saya melihat bahwa tujuannya baik untuk investasi. Tapi investasi itu harus dipahami bukan sekedar konteks ekonomi. Tapi harus dilihat sebagai ekosistem lingkungan, ya sosial, budaya, harus diperhatikan juga. Bukan hanya menambah pundi-pundi saja tapi ada aspek lain,” terangnya.
“Intinya banyak sekali catatan dari kami para kepala daerah. Kami menyambut baik itikad atau niat dari pemerintah pusat untuk melibatkan Apeksi dalam pembahasan aturan turunannya. Segera kami akan diberikan draft dari RPP. kemudian kami segera juga akan menyampaikan catatan kami. Di Kota Bogor kami buat catatan tentang semua klaster dalam beberapa hari ini rampung. Kita akan kompilasi dengan masukan dari seluruh Indonesia. Jadi, Apeksi ini sikapnya konstruktif. Kita kritisi pasal-pasal secara substantif,” tandasnya.
Di Kota Bogor, kata Bima, telah dibentuk tim khusus yang berisikan 23 orang untuk mengkaji semua bidang. “Semua dikaji, urusan transportasi, buruh, UMKM, tata ruang, lingkungan, dan lain-lain. Dalam beberapa hari ke depan akan rampung, ini akan kita serahkan ke Apeksi untuk dikompilasi lalu diserahkan kepada kementerian terkait. Rekomendasi rumusan aturan turunan, PP atau Keppres,” tukasnya. (all)
