Hal itu perlu dilakukan sebagai cara preventif untuk mengeliminasi konflik massa dalam kegiatan politik, serta untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu, pilkada, maupun Pilkades.
Selanjutnya, Pemkab Bogor tengah mempersiapkan pembahasan lanjutan KUA dan PPAS tahun 2021. Ia minta kebijakan yang telah disampaikan oleh bupati dan wakil bupati saat sinkronisasi program perangkat daerah dengan program Pancakarsa agar menjadi perhatian dalam penganggaran tahun 2021.
“Kepada kepala Bappedalitbang, ini agar dikawal sehingga kegiatan yang ada di setiap perangkat daerah tahun anggaran 2021 selaras dan mendukung terhadap program Pancakarsa,” tukasnya.(ded)
