Torang mengatakan, hal itu merupakan bukti keseriusan pemerintah pusat menangani kemacetan di Jalur Selatan Kabupaten Bogor itu. “Ada meeting di Bogor kamis depan,” katanya.
Menurutnya, angkutan massal perkotaan merupakan public goods. Sehingga, pemerintah menjadi penanggung resiko dalam penyediaannya.
Program BTS untuk angkutan massal perkotaan dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator, dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal atau quality licensing.
Torang menjelaskan, dengan program BTS masyarakat dapat beralih dari pengunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tentunya, pemerintah saat ini tengah menyiapkan peningkatan layanan umumnya terlebih dahulu.
Torang meminta, semua unsur pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi Jawa Barat, dan daerah harus terlibat untuk bersama-sama mencari solusi.
Saat ini BPTJ tengah berkolaborasi dengan Pemkab Bogor untuk mengatasi kemacetan di jalur Puncak. Rencananya, BPTJ akan meluncurkan layanan angkutan massal.
