Bahkan, pihaknya juga melakukan pemetaan terkini wilayah yang berpotensi bakal terjadi konflik. Khususnya wilayah yang jumlah penduduknya padat.
“Tentunya kita juga sambil melakukan pemetaan terhadap wilayah yang berpotensi menimbulkan gesekan saat pelaksanaan Pilkades Serentak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Renaldy Yushab Fiansyah menjelaskan, pada rapat koordinasi tersebut, pihaknya juga membahas mekanisme penerapan protokol kesehatan di setiap TPS, termasuk mekanisme penanganaan keamanan.
Karena pelaksanaan Pilkades serentak pada tahun 2020, sedikit berbeda karena di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, Pemkab Bogor tak hanya memikirkan dari sisi keamanannya saja, tetapi menjaga kesehatan baik petugas TPS, hingga warga yang hendak memilih dapat terbebas dari Covid-19.
“Protokol kesehatan saat Pilkades juga kita bahas. Tapi kita belum bisa bicara berapa yang akan diterjunkan dan mekanismenya seperti apa kita belum bisa bicara, karena kita masih menunggu dari instansi terkait,” bebernya.
Untuk mengurangi kerumunan saat pemilihan, pihaknya juga bakal menerapkan sistem shifting. Semisal, awalnya setial TPS 500 daftar pemilih tetap (DPT) dikurangi menjadi 250. “Jadi sebagian pagi sisanya siang,” tuturnya.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi terakhir, jumlah TPS pada Pilkades Serentak kali ini, sebanyak 667 TPS dengan jumlah DPT sekitar 737 ribu suara.
“Itu berdasarkan hasil koordinasi kita terakhir dengan panitia. Tapi tetap, kita masih tunggu DPT fixnya, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil),” ucapnya.
Disinggung soal anggaran Pilkades Serentak, Pemkab Bogor menyediakan anggaran sekitar Rp20 miliar. Dengan perhitungan masing-masing DPT Rp20 ribu.
“Setiap desa anggarannya berbeda-beda, mengikuti jumlah DPT di desa itu. Jadi jumlah setiap desa anggarannya tidak sama,” tutupnya.(ded)
