“Bila tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi kembali ke tingkat kecamatan bahkan ke tingkat kabupaten,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua BPD Bojongkulur, Yayat Supriatna mengakui hal tersebut.
Selain adanya masalah internal, minimnya pengetahuan pengurus BPD dalam menyusun LPJ menjadi kendala dalam menegakkan transparansi kepada masyarakat.
“Ke depannya, kami akan meningkatkan kapasitas para pengurus dengan diberikan pelatihan mengenai struktural LPJ di Desa Bojongkulur,” tandasnya.(cok)
