Dengan begitu, harus didalami kenapa kerumunan itu terjadi dan apa motifnya. Serta apa langkah kepala daerah.
“Misalnya sekarang akan ada demo, saya berikan surat untuk tidak demo. Ini ikhtiar kita, tapi kalau mereka tetap demo apa saya harus dicopot? Kan enggak,” sambungnya.
“Jadi saya lihat itikadnya baik ya pak Menteri, tapi harus hati-hati, tidak bisa semudah itu,” ungkapnya.
Jika bicara soal Covid-nya saja, menurut Bima sejauh ini koordinasi antar daerah dan pusat sudah berjalan baik. Akan tetapi, ketika dicampur aduk dengan urusan politik membuat situasinya berbeda.
Kebijakan Tito ini kemudian muncul setelah ramai fenomena kepulangan Rizieq Shihab. Dimana didalamnya terdapat gejolak dan muatan politik yang sangat kuat.
“Kepala daerah tidak boleh menentukan sesuatu melangkah kearah politik, itu tidak. Prespektif kita adalah kesehatan, itu tindakan kita apapun alasannya ya kita ikhtiar maksimal agar tidak terjadi kerumunan, itu saja,” jelasnya.
“Saya wanti-wanti jangan sampai kebijakan sanksi pemberhentian (kepala daerah) itu ada muatan politik,” tutupnya. (dka)
