BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat tentang libur panjang akhir tahun ini.
Pemkot sepakat bahwa, hari libur panjang akhir tahun memang harus dikurangi. Musabab, hingga saat ini saja penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Bogor semakin hari semakin meningkat.
“Intinya gini, kalau soal kaitan dengan kebijakan pusat, untuk membatasi durasi libur panjang, tentu kita sebagai pelaksana pemerintahan di wilayah mengikuti seluruh petunjuk atau arahan dari pemerintah pusat,” terang Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.
Dedie mengatakan, sudah kali ketiga Kota Bogor mencatat jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Dari data yang ada, penambahan ada sebanyak 50 kasus terkonfirmasi per-hari. Angka tersebut melonjak selama November hingga Desember.
Sehingga menurut Dedie, hal ini harus menjadi perhatian masyarakat. Agar mereka paham mengenai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Jadi ini saya pikir satu hal yang memang harus jadi perhatian kita semua, karena memang kita harus pahami bahwa pembatasan itu semata-mata adalah untuk mengurangi tingkat resiko penyebaran Covid-19 di Indonesia,” jelasnya.
Khusus di lingkungan Pemkot Bogor, jika ada anggota aparatur sipil negara (ASN) yang telah melaksanakan kegiatan cuti atau berlibur ke luar kota, maka yang bersangkutan akan diminta melakukan swab test sebelum kembali melakukan aktivitas di kantor.
Peraturan itu sudah diterapkan sejak libur panjang sebelumnya, yakni saat liburan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Oktober lalu. “Itu tambahan kebijakan dari internal Kota Bogor,” tutupnya.
Terpisah sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya ikut mendukung adanya pengurangan hari libur pada natal dan tahun baru nanti.
Sebab, berdasarkan hasil evaluasi para pemerintah daerah, libur panjang atau long weekend sebelumnya justru memberi banyak mudhorot. Terutama pada kenaikan jumlah kasus positif Covid-19.
“Itukan usulan kita (pemerintah daerah) juga. Saya sampaikan ya evaluasi kami ada hubungannya. Kita liat kan polanya libur panjang banyak mudhorotnya,” kata Bima Arya.
Sebelumnya, sejumlah kepala daerah melakukan rapat koordinasi di mana saat itu disampaikan usul untuk mengkaji libur panjang. Selain itu, menurutnya, sejauh ini masyarakat sudah cukup banyak berlibur dan terus bekerja dari rumah, atau work from home (WFH). “Jadi kami sepakat mendukung untuk meniadakan libur panjang,” tuturnya. (dka)
