CIBINONG – RADAR BOGOR, Harapan memiliki alun-alun di ibu kota Kabupaten Bogor, harus ditunda. Musababnya, proyek penataan tahap I di Jalan Kayumanis, Kelurahan Cirimekar, Cibinong kini mangkrak.
Tahun lalu, pembangunan alun-alun tersebut sudah mulai dikerjakan dengan menelan anggaran Rp4,9 miliar. Namun, tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tak menganggarkan lagi kelanjutan proyek tersebut.
Pantauan di lapangan, tumpukan besi dan tiang masih tergeletak di sekitaran area proyek. Sejumlah gazebo dan fasilitas alun-alun lainnya, masih belum nampak wujudnya.
Sedangkan, Area jalan setapak di seputaran alun-alun juga belum selesai sepenuhnya.
Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), Irma Lestiana mengatakan, penundaan pembangunan tersebut merupakan imbas dari pandemi Covid-19, sehingga ada sejumlah anggaran yang didrop untuk penanganan untuk kesehatan dan penanganan jaring pengaman sosial (PJP).
Irma mengatakan, proyek alun-alun tersebut terbagi dalam dua sesi. Pertama, meliputi pembangunan dasar. Seperti pembangunan gazebo, penataan lapangan, dan jalan setapak. “Saat ini, progres pembangunan tahap pertama baru mencapai 89 perse namun, terhenti,” ucapnya.
Untuk tahap pertama ini, pembangunan yang menelan anggaran Rp4,9 miliar itu bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat. Namun, semuanya terhenti lantaran anggaran Provinsi Jawa Barat terkena refokusing akibat penanganan covid-19.
“Tahap pertama ini hanya sebagaian kecilnya saja. Kalau untuk secara keseluruhan pembangunan ada pada tahap dua nanti. Yang meliputi fasilitas penunjang,” ucapnya.
Ia mengaku, belum mengetahui secara pasti, kapan proyek penataan alun-alun tersebut bakal dilanjutkan. Sebab, anggaran yang digunakan bukan berasal dari Pemkab Bogor.
“Belum tahu kapan proyek ini bakal dilanjutkan. Sebab, pembangunannya menggunakan anggaran dari bantuan Provinsi Jawa Barat,” bebernya.
Disinggung soal besaran anggaran pembangunan tahap dua, Irma mengaku, tak mengetahui secara pasti berapa besaran yang bakal dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat.
“Kami tak tahu berapa anggaran tahap dua nanti. Pasti hitungan sudah ada dari mereka. Karena provinsi mengevaluasi progress kondisinya. Berapa bantuannya nanti mereka yang lebih tahu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara meminta, DPKPP terus menjalin komunikasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk memastikan jika proyek tersebut benar-benar dilanjutkan di 2021. (ded/c)
