CIBINONG-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali mematangkan rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Bogor, yang akan dihelat Minggu (20/12/2020) mendatang.
Rapat evaluasi persiapan pelaksanaan Pilkades Serentak 2020 dihadiri langsung Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Aferi Syamsidar.
“Kami sudah rapat koordinasi, dan semua dilibatkan baik TNI/Polri, dinas termasuk Dirjen Kemendagri bahwa dalam Pilkades di tengah dituasi pandemi harus menerapkan protokol kesehatan (Prokes),” ujar Bupati Bogor, Ade Yasin usai rapat evaluasi Pilkades Serentak di Gedung Serbaguna Setda Kabupaten Bogor, Rabu (16/12/2020).
Karena harus menerapkan Prokes, sehingga Pemkab Bogor menerapkan kebijakan untuk menambah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh titik yang melaksanakan Pilkades.
Ade Yasin mengatakan, saat ini terdapat 1.614 TPS yang disiapkan dari 88 desa dan 34 kecamatan yang melaksanakan Pilkades.
Ada penambahan 911 TPS dari total sebelumnya hanya 703 TPS. Hal itu sesuai arahan Kemendag,ri agar tak ada kerumunan warga pada saat pelaksanaan Pilkades.
“Pengawalan maksimal dilakukan TNI/Polri, juga nanti eselon 2 dan 3 akan ditugaskan menjadi tim monitoring agar melaporkan setiap perkembanganm Untuk camat stand by,” ucapnya.
Ade menambahkan, saat ini pengelolaan Prokes termasuk alat untuk penerapan Prokes sudah siap untuk disebar di seluruh TPS yang melaksanakan Pilkades.
Karena pandemi, penerapan Prokes sangat ketat dan bagi warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) tak mengenakan masker, dilarang melakukan hak pilih.
“Gak pakai masker tidak boleh nyoblos. Bagi yang melanggar Prokes gak boleh nyoblos. Harus balik lagi,” ucapnya.
Politisi PPP itu juga mengatakan, Pemkab Bogor juga menambah anggaran kaitan penambahan TPS. “Ada penambahan anggaran sekitar Rp7 miliar lebih. Jadi anggaran Pilkades menjadi Rp22 miliar lebih. Itu di luar keamanaan Prokes. Dan saat ini anggaran sedang sakit,” katanya.
Politisi PPP itu menyebut untuk pengamanan Pilkades, Pemkab Bogor memanfaatkan anggaran bantuan tak terduga (BTT). Kendati begitu, untuk pelaksanaan Pilkades, Pemkab Bogor kata Bupati Ade, sudah sangat siap.
Sementara itu, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Aferi Syamsidar mengatakan, pembatasan jumlah DPT dan penambahan jumlah TPS di tengah pandemi menjadi syarat wajib dalam pelaksanaan Pilkades pada tahun 2020.
Aturan itu juga termuat dalam Permendagri nomor 72 tahun 2020. “Wajib per TPS itu maksimal 500 DPT,” ujar Aferi.
Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy mengatakan, akan mengerahkan 1.500 personil untuk mengamankan Pilkades.
Roland mengatakan, akan ada penambahan satu personil di setiap TPS. “Untuk zona merah atau daerah yang rawan gesekan, kemungkinan ditempatkan dua petugas,” ucapnya . (ded)
