CIBINONG-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meminta dana hibah 2020 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
Pasalnya, dana hibah tersebut akan digunakan untuk hal yang berkaitan dengan bencana yang terjadi saat ini .
Seperti revitalisasi Kalibaru. Pemkab meminta Pemprov DKI untuk fokus terhadap komponen yang krusial.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku memang di tahun 2019 kemarin, Pemkab kurang fokus dalam melakukan pengajuan bantuan hibah kepada Pemprov DKI. Sehingga Pemkab hanya mendapat Rp7 miliar bantuan dari pemprov.
“Kemarin itu kita gunakan untuk pembuatan jaring sampah, peralatan – peralatan kecil. Nah untuk penanggulangan banjir itu belum, makanya 2020 ini kita harus mengajukan yang besar. Terutama revitalisasi Kalibaru. Mudah – mudahan dapat besar,” terang politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Selain itu, usulan dari masing – masing dinas untuk bantuan DKI dianggap bupati masih terlalu kecil. Kedepan, Ade ingin usulan tersebut dibuat satu pintu.
Sehingga ajuan bantuan yang diberikan oleh Pemkab bisa lebih menarik dengan nilai yang lebih fantastis.
Ade menganggap pemprov bisa lebih tertarik dengan program yang berkaitan langsung dengan wilayahnya.
Namun, hubungan Pemkab Bogor dan Pemprov DKI Jakarta saat ini nampaknya sedang memanas.
Hal itu setelah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta Pemkab Bogor untuk mengendalikan laju air yang mengarah ke Jakarta.
Dimana hal itu menjadi tumpang tindih dengan bantuan yang diberikan oleh pemrpov DKI ke Kabupaten Bogor.
Ade mengatakan selama ini Pemkab sudah berupaya keras melakukan beragam cara penanganan banjir.
Mulai dari normalisasi sungai, hingga pembersihan situ-situ untuk menampung air. Jadi ia tak terima, mengapa Kabupaten Bogor selalu disalahkan dengan banjir yang terjadi di Jakarta.
Kekesalan Ade juga muncul saat Anies meminta Pemkab untuk mengendalikan air.
“Maksudnya apa, memang saya Avatar yang bisa kendalikan air. Jangan saling salahkan, harusnya masing – masing kepala daerah itu fokus terhadap permasalahan yang ada di wilayahnya. Saling gotong royong, pemerintah daerah, provinsi dan pusat dalam menanggulangi bencana ini, jangan menyalahkan,” tegasnya.
Kondisi bencana sekarang ini juga seharusnya menjadi tindaklanjut dari forum Borderline Economic Summit (BES) yang digelar akhir tahun lalu itu.
Dimana, tidak ada satupun perwakilan dari Pemprov DKI yang hadir saat itu. Begitupun Gubernur DKI Jakarta sendiri, Anies Baswedan. (dka/c)
