CIBINONG – RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Bupati Bogor dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor kembali memparipurnakan persetujuan rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat.
Masa perpanjangan administrasi pemekaran tersebut cetuskan satu usulan. Yakni pemindahan rencana ibukota dari Cigudeg.
“Ada beberapa pertimbangan, termasuk dari pusat. Karena dianggap labil tanah di Cigudeg, kenapa tidak diberikan alternatif lain. Seperti Rumpin misalnya,” kata Ade Yasin usai sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Senin (20/1/2020) sore.
Ade juga mempersilahkan pihak – pihak lain untuk melakukan kajian terhadap hal itu. Tergantung kesepakatam bersama nantinya. Hanya saja, jika memang tetap disepakati bahwa rencana ibukota masih di Cigueeg, maka hal itu juga tak jadi masalah.
“Kalaupun itu tetap ya tidak juga jadi masalah. Saya cuma bacakan apa yang menjadi pertimbangan dari pihak lain,” sahutnya.
Meskipun di sisi lain, semangat Pemkab untuk memisahkan Bogor Barat dari Kabupaten Bogor terus digelorakan. Masih dengan alasan yang sama, yakni beban Bumi Tegar Beriman yang cukup besar ditambah jumlah penduduk yang semakin padat. Ade juga akhirnya meminta beban Kabupaten Bogor jangan disamakan dengan wilayah lainnya.
“Memang di daerah lain perkembangan DOB itu agak lambat. Kalau memang belum dibuka moratoriun kenapa sih kita ada pengecualian kalau Jabar sudah berhasil,” urainya.
Proses setelah ini, masih kata Ade, Pemkab akan kembalk melanjutkan penataan administrasi. Termasuk pendataan distribusi tenaga berupa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para wakil rakyat yang ber-Daerah Pemilihan (Dapil) disana.
“Saya sampai hari ini belum denger ya kalau moratorium mau dicabut. Tapi kita dorong terus supaya Jabar dapat prioritas,” tukasnya. (dka/c)
