BOGOR-RADAR BOGOR, Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Bambang Dwi Wahyono berencana memanggil PT KAI untuk membahas rencana pembangunan jalur ganda atau double track jurusan Bogor–Sukabumi.
Uang Kerohiman Double Track Tahap dua Belum Cair, Sebagian Warga Masih Bertahan
Menurutnya Komisi III DPRD Kota Bogor sudah mengundang PT KAI untuk duduk bersama, tetapi mereka tidak hadir.
“Sebenarnya yang utama ingin mengetahui site plane seperti apa, kami sendiri tidak mengetahui untuk pembangunan double track, siteplan nya seperti apa,” ujarnya.
Sedangkan kompensasi yang diberikan kepada masyarkat berbeda-beda, sehingga harus diketahui kompensasi yang diberikan.
“Berdasarkan tinjauan ke lapangan, masyarakat itu hampir 80 persen belum mengetahui pola perhitungannya seperti apa, tentang kerahiman atau ganti rugi,” tuturnya.
Politisi Demokrat itu juga meminta agar relokasi benar-benar dimatangkan, lantaran bukan sekedar berbicara biaya kerahiman sudah selesai, tetapi jangan sampai adanya pembangunan double track justru menimbulkan permasalahan baru.
“Kami sangat menyayangkan PT KAI belum melakukan ekspose kepada kami, sosialisasi harus berjalan 100 persen, dengan perangkat di wilayah. Saya tidak tahu dengan eksekutif bagaimana koordinasinya, kami menyayangkan sudah mengundang tapi tidak hadir,” tuturnya.
Ia mengajak agar PT KAI, Pemkot Bogor dan didampingi DPRD melakukan komunikasi yang intens. “Agar bisa mencarikan solusi yang terbaik bagi warga terdampak,” tukasnya.
Sebelumnya, ratusan warga terdampak proyek double track atau jalur rel ganda kereta api (KA) Bogor-Sukabumi di Kecamatan Bogor Selatan, masih menunggu uang kerohiman tahap dua yang dijanjikan Kementrian Perhubungan (Kemenhub).
Pantauan Radar Bogor di Kampung Batu Tulis RT 03/07, seluruh warga terdampak hingga kini masih bertahan menempati rumah yang nantinya, bakal menjadi lahan pembangunan rel ganda.
“Kami juga sedang menunggu kabar kelanjutannya (pembayaran kerohiman, red). Dua kelurahan di Cipaku dan Empang belum ada pencairan,” ujar Ketua RT 03/07 Ikhsan Ramadan kepada Radar Bogor, Senin (20/1/2020).
Menurutnya ada tiga RT yang terdampak, kata dia, paling banyak berada di RT 3 yakni lebih dari 70 kepala keluarga (KK), sisanya tersebar di RT 01 dan 02.
Menurut Ikhsan yang juga menjadi korban rel ganda itu menyebutkan, jika pertemuan terakhir dengan PT KAI dilakukan sekitar pertengahan 2019.
“Saat itu mereka soaialisasi mau pengukuran dan September ada pertemuan kembali, di Oktober dilakukan pengukuran dan seharusnya Desember pencairan tapi tertunda karena dananya belum ada,” ucapnya.
Saat ini, kata dia, warga masih mengharapkan adanya dana kerohiman yang disebut-sebut akan dicairkan di Februari mendatang.
“Tapi belum ada kepastian, penundaan ini memang sangat mengganggu psikologis, yang terbangunkan mau dibongkar, sudah ada yang sakit warga bahkan masuk IGD,” tuturnya.
Ikhsan menyebut jika warga mengharapkan bantuan dari Pemerintah Kota Bogor untuk membantu mengajukan permohonan pembangunan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau melalui RTLH. (ded/c)
