CIGUDEG–RADAR BOGOR, Rencana pemindahan ibukota Kabupaten Bogor Barat, dari Kecamatan Cigudeg ke Kecamatan Rumpin menjadi sorotan sejumlah pihak.
Usulan pemindahan tersebut, menjadi kajian baru, yang membuat proses pemekaran semakin panjang.
Dengan kata lain, harus ada perubahan pada berkas yang sudah diajukan. Termasuk memasukkan kajian, baik teknis ataupun akademis dalam berkas.
Ketua Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat, Yana Nurheryana menyatakan, pihaknya tak masalah atas rencana pemindahan tersebut. Asalkan, perubahan itu ada kajian ilmiahnya.
“Mau di Cigudeh maupun di Rumpin, kami yang menginisiasi pemekaran Bogor Barat, kami tidak menganggap itu masalah,” katanya.
Tak banyak berkomentar, ia hanya memaparkan bahwa anggaran sebesar Rp 40 miliar sudah disiapkan untuk bakal calon ibukota.
“Angkanya sudah berdasarkan apraisal dari PT PN Nusantara Cikasungka. Itu hasil kajian dari ITB. Nanti akan disiapkan Rp1,1 miliar untuk revisi kajian dan kajian penempatan SKPD-nya nanti,” sambungnya.
Senada, Pengamat Politik Yusfitriadi menuturkan, bahwa gagasan pemekaran Bogor Barat memang sudah lama digulirkan. Bahkan secara administratif dan persyaratan sudah selesai, termasuk penentuan Cigudeg sebagai ibukota.
“Penentuan cigudeg sebagai ibukota bukan tanpa kajian ilmiah, namun itu sudah hasil kajian dan penelitian dari UI dan ITB. Tentu sangat mungkin dalam perjalanannya cigudeg mengalami banyak hal perubahan yang mungkin saja saat ini tidak lagi sesuai dengan hasil kajian tersebut,” kata Yus.
Namun apapun itu, kata dia, rencana pemindahan tidak bisa ditetapkan begitu saja.
“Kemungkinan ada faktor politis atau faktor ekonomis dalam penentuan rencana tempat ibukota kabupaten Bogor Barat. Tentu saja sangat mungkin dipolitisasi,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto berharap Presiden Jokowi mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat, setelah meninjau desa terisolir akibat longsor Sukajaya.
Wilayah kabupaten Bogor yang sangat luas menjadi masalah bagi pemerintah daerah untuk menangani bencana di berbagai wilayahnya.
“Dari awal kita menyampaikan belum mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, sudah selayaknya keinginan masyarakat kita penuhi. Kalau pak presiden mendengar seharusnya segera dicabut (moratoriumnya),” kata Rudy.
Rudy juga meyakini, karena walaupun Bogor Barat mekar, wilayah tersebut masih berbendera merah putih. Artinya, tidak perlu ada ketakutan yang berlebih jika Bogor Barat mekar. Meskipun pemekaran sarat akan kepentingan politis.
“Salah satu upaya mendorongnya, kita komitmen, sudah kita paripurnakan bukan DOB lagi, tapi persiapan daerah pemekaran Kabupaten Bogor Barat. Kita berharap pemerintah pusat ada perhatian khusus,” tutupnya. (dka/nal/c)
