Lantik 24 Pejabat Eselon IVA, Ini Pesan Bima Arya

0
80
Pejabat
Bima Arya saat melantik pejabat di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Jumat (31/01/2020)
Pejabat
Bima Arya saat melantik pejabat di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Jumat (31/01/2020)

BOGOR-RADAR BOGOR, Rotasi mutasi di awal 2020 dilakukan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Kali ini, di penghujung Januari, Bima Arya melantik 24 pejabat Eselon IVA di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang digelar di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Jumat (31/01/2020), yang disaksikan para tamu undangan.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, pelantikan kali ini dilandasi tiga hal, yakni kebutuhan akselerasi, kebutuhan organisasi dan kebutuhan evaluasi. Akselerasi dibutuhkan karena Bogor Berlari bukan hanya slogan, bukan hanya retorika, sebaliknya hanya sesederhana ASN harus cepat dalam melayani warga.

“Organisasi juga perlu adanya penyesuaian dan pergeseran karena masih ada beberapa dinas yang perlu didorong untuk berlari dan evaluasi dari hasil kinerja selama ini,” ujarnya.

Ia menuturkan, sumpah jabatan yang tadi dibacakan bukan hanya basa-basi, tapi sumpah jabatan itu merupakan tanggung jawab antara diri sendiri sebagai manusia kepada Tuhan. Jangan biarkan generasi muda Kota Bogor disusupkan kepentingan lain. Berpikir panjang bukan hanya sampai pensiun tapi juga akhirat.

“Selamat bertugas semoga selalu diberi kekuatan untuk menyatukan visi misi Kota Bogor,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Taufik mengatakan, ada 24 pejabat pengawas (Eselon IVA) yang dilantik. Mereka merupakan kasi di dinas, kelurahan, kasubag di kecamatan dan dua lurah.

“Rotasi mutasi akan terus dilakukan, karena ada kebutuhan mengingat jumlah yang  pensiun setiap bulannya cukup banyak dari Eselon IV sampai II,” katanya.

Ia melanjutkan, saat ini ada tujuh OPD yang akan di open bidding mengingat tidak adanya kepala Dinas. Rencana ini sedang menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pasalnya pihaknya sudah melakukan pengajuan ke Kemenpan RB dan KASN namun sampai hari ini belum terbit rekomendasi di KASN, sehingga belum bisa melakukan persiapan, seperti pembentukan pansel dan syarat prasyarat umum untuk peserta open bidding.

“Kami akan jemput bola, hari ini mau ke Jakarta,” ujarnya. (Prokompim :fla/ismet/indra-SZ)

Tujuh Dinas Yang Open Bidding

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Badan Kesbangpol
7. Satuan Polisi Pamong Praja